Poltracking: Approval Rating 2 Tahun Prabowo-Gibran 55,3 Persen

Evaluasi Dua Tahun Prabowo-Gibran: Kepuasan Publik Stagnan, Saatnya Bergeser ke Legitimasi Kinerja

Memasuki genap dua tahun masa pemerintahannya, pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada pekerjaan rumah yang krusial. Survei terbaru Poltracking Indonesia merekam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan berada di angka 55,3 persen. Capaian stagnan ini dinilai sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera menggeser fokus dari konsolidasi elite politik menuju optimalisasi kinerja nyata.

Berdasarkan hasil jajak pendapat nasional yang digelar pada 30 September hingga 7 Oktober 2026, tingkat kepuasan publik memang masih tertahan di atas mayoritas sederhana. Di sisi lain, sebanyak 40,9 persen responden secara tegas menyatakan ketidakpuasannya.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, angka tersebut harus dimaknai sebagai catatan kritis di tengah masifnya konsolidasi kekuasaan yang telah dibangun pemerintah selama dua tahun terakhir.

"Tingkat kepuasan kepada pemerintah memang di atas 50 persen, tetapi tidak terlalu tinggi, hanya sedikit di atas mayoritas sederhana. Ini tentu menjadi catatan kritis bagi pemerintah untuk segera memperbaiki performa pemerintahannya," ujar Hanta Yuda dalam pemaparan rilis survei evaluasi dua tahun pemerintahan, Senin (19/10/2026).

Menurut Hanta, elite di lingkar Istana tidak boleh terus-menerus terjebak dalam eforia di zona nyaman. Konsolidasi politik tingkat tinggi—termasuk perombakan kabinet dan pelebaran koalisi mayoritas di parlemen—diakui berhasil meredam riak politik. Akan tetapi, stabilitas di tataran elite tersebut ternyata tidak serta-merta berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat di akar rumput.

Lebih jauh, ia mengingatkan adanya perbedaan mendasar antara konsolidasi kekuasaan dan konsolidasi legitimasi.

"Konsolidasi kekuasaan itu bisa dibangun dari atas melalui negosiasi elite. Tetapi legitimasi, konsolidasi kepercayaan, dan kepuasan publik itu tidak bisa dibangun dari atas. Ia harus dibangun dari bawah melalui kinerja dan performa pemerintah yang konkret," papar Hanta secara lugas.

Lampu Kuning Ekonomi

Dalam bedah data yang lebih spesifik, sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak justru mendapatkan rapor yang kurang menggembirakan. Kepuasan publik di bidang ekonomi, misalnya, terjungkal di angka 36,8 persen. Hal ini selaras dengan tingginya keluhan masyarakat ihwal stabilitas harga kebutuhan pokok yang dinilai kian mencekik serta sempitnya lapangan pekerjaan.

Rapor merah di sektor ekonomi dan penegakan hukum ini kontras dengan capaian di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan yang masing-masing berhasil meraih apresiasi positif di atas 60 persen.

Kendati kepuasan publik tertahan di angka moderat, Hanta membedah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran sejatinya masih memegang modal sosial yang cukup tangguh. Tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap jalannya pemerintahan tercatat berada di angka 64,8 persen. Jarak yang cukup lebar antara tingkat kepercayaan dan kepuasan ini merupakan momentum emas yang tak boleh disia-siakan.

Kepercayaan publik tersebut, lanjut Hanta, adalah modal dasar untuk mengeksekusi program tanpa banyak resistensi. Namun, modal ini memiliki kedaluwarsa jika tidak segera dijawab dengan terobosan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga.

"Sekarang bergeserlah. Tinggalkan fokus pada konsolidasi politik menuju politik kinerja. Bangun legitimasi dari bawah melalui penyelesaian masalah nyata, terutama urusan perut dan daya beli rakyat," pungkas Hanta menandaskan.

Pada akhirnya, stabilitas kekuasaan dan kuatnya koalisi di parlemen seyogianya bukanlah tujuan akhir dari sebuah pemerintahan, melainkan sebatas instrumen atau jembatan emas menuju terwujudnya janji-janji kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.