Prabowo di India, BRICS Bahas Apa?

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di New Delhi untuk menghadiri KTT ke-18 BRICS pada 12–13 September di Bharat Mandapam.

Ini menjadi salah satu agenda diplomasi multilateral terpenting Indonesia tahun ini karena Prabowo hadir sebagai pemimpin negara anggota BRICS dan dijadwalkan menyampaikan posisi Indonesia dalam dua sesi utama KTT.

Delegasi Indonesia juga tergolong lengkap: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Sekretaris Kabinet, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Menteri Keuangan, hingga perwakilan KADIN turut hadir.

Agenda Prabowo di India berpusat pada dua forum pemimpin. Sabtu, 12 September, para kepala negara BRICS mengikuti closed session bertema Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.

Setelah itu, rangkaian pemimpin mencakup kunjungan ke pameran Bharat Innovates, foto bersama, penanaman pohon, dan gala dinner yang dijamu Perdana Menteri Narendra Modi.

Minggu, 13 September, Prabowo dijadwalkan kembali menyampaikan pandangan Indonesia dalam open session bersama negara mitra dan undangan, bertema Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.

Hingga informasi resmi yang tersedia pada 12 September, pemerintah Indonesia belum merinci daftar pertemuan bilateral Prabowo di sela KTT, sehingga agenda bilateral tertentu belum tepat disebut sebagai agenda terkonfirmasi.

Sesi tertutup menjadi salah satu bagian paling strategis karena menyentuh persoalan siapa yang memiliki suara terbesar dalam menentukan arah dunia.

Pembahasannya meliputi reformasi tata kelola global, penguatan multilateralisme, reformasi lembaga keuangan internasional dan sistem perdagangan dunia, termasuk IMF, Bank Dunia dan WTO.

BRICS ingin negara berkembang dan Global South memperoleh representasi yang lebih besar dalam institusi yang selama puluhan tahun banyak dipengaruhi negara maju.

Dalam konteks Indonesia, posisi ini sejalan dengan diplomasi bebas aktif, menggunakan BRICS untuk memperluas ruang pengaruh tanpa menjadikannya blok yang harus berhadapan dengan Barat.

Konflik geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional juga menjadi bagian pembahasan di tengah perang Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah yang ikut mengguncang energi dan perdagangan global.

Tema besar BRICS 2026 adalah “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, yang diterjemahkan India ke dalam empat pilar.

Ketangguhan mencakup kesehatan, pertanian, ketahanan pangan dan energi, pengurangan risiko bencana serta rantai pasok; inovasi mencakup startup, UMKM, riset, sains, infrastruktur publik digital hingga kecerdasan buatan; kerja sama diarahkan pada multilateralisme dan pembangunan konkret; sementara keberlanjutan meliputi energi bersih, transisi hijau, aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menilai kepentingan kedua negara bertemu pada titik yang sama.

“Secara khusus, kami melihat adanya keselarasan yang semakin kuat antara prioritas BRICS dan agenda bilateral kami.” ungkapnya.

Salah satu bagian yang paling penting bagi Indonesia berada di sektor ekonomi dan keuangan. BRICS membahas perluasan perdagangan antaranggota, pembangunan rantai pasok yang lebih tahan guncangan, pembiayaan pembangunan, serta penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara atau Local Currency Settlement (LCS).

Pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral BRICS menjelang KTT juga mendorong sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat, murah, aman dan terhubung.

Artinya, pembahasan bukan semata soal ‘mengganti dolar AS’, melainkan memperbanyak pilihan pembayaran agar perdagangan tidak terlalu rentan terhadap gejolak mata uang atau pembatasan finansial tertentu.

Bank Indonesia sendiri menyebut penguatan mata uang lokal dan konektivitas pembayaran sebagai jalan menuju kerja sama ekonomi-keuangan yang lebih konkret.

Indonesia juga membawa kepentingan inklusi keuangan ke meja BRICS.

“Aspek ekonomi, aspek financial inclusion itu menjadi salah satu aspek yang kita ingin dorong dengan berbagai mitra kita.” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela.

Jalur ini penting karena BRICS memiliki New Development Bank (NDB), bank pembangunan multilateral yang dibentuk untuk membiayai infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

India melihat peluang Indonesia memanfaatkan pembiayaan NDB khususnya untuk energi terbarukan dan infrastruktur tangguh.

Dengan demikian, manfaat BRICS yang dicari Jakarta bukan sekadar posisi politik, tetapi akses pembiayaan, investasi, teknologi, pasar baru dan konektivitas finansial yang bisa diterjemahkan menjadi proyek nyata di dalam negeri.

Dimensi lain yang akan diperjuangkan adalah energi, ketahanan pangan, teknologi dan rantai pasok. Kemenko Perekonomian menyebut agenda KTT mencakup energi, pertanian dan pangan, digitalisasi, teknologi, perubahan iklim hingga lingkungan.

Bagi Indonesia, isu tersebut sangat berkaitan dengan kebutuhan menjaga pasokan energi dan pangan di tengah ketidakpastian geopolitik, sekaligus menarik investasi pada industri bernilai tambah.

Hubungan Indonesia-India sendiri sudah bergerak ke arah itu. Dalam pertemuan Prabowo-Modi pada Juli 2026, kedua negara membahas perdagangan-investasi, pertahanan, teknologi digital dan finansial, energi, kesehatan, mineral kritis, pertanian, ruang angkasa hingga keamanan maritim.

Karena itu, forum BRICS dapat berfungsi sebagai ‘payung besar’ untuk mempercepat kerja sama yang sebelumnya sudah dirintis secara bilateral.

Kunjungan Prabowo ke India pada akhirnya bukan hanya soal menghadiri satu konferensi. Indonesia datang ketika BRICS sedang berusaha membuktikan bahwa kelompok negara berkembang ini mampu menghasilkan kerja sama praktis, bukan sebatas simbol penyeimbang kekuatan Barat.

Pertaruhannya bagi Prabowo adalah bagaimana mengubah keanggotaan Indonesia menjadi keuntungan konkret.

Pasar ekspor lebih luas, pembayaran lintas negara lebih efisien, investasi dan pembiayaan pembangunan bertambah, akses teknologi semakin besar, serta suara Indonesia lebih kuat dalam reformasi tata kelola dunia.

KTT juga diproyeksikan berujung pada New Delhi Declaration, sehingga isi deklarasi tersebut akan menjadi ukuran apakah perbedaan kepentingan antarnegara BRICS dapat dipertemukan menjadi keputusan bersama yang benar-benar bisa dijalankan.

Sumber: Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, ANTARA