Inggris Raya Retak? 3 Wilayah Ini Desak Pisah

JAKARTA — Selama lebih dari tiga abad, Inggris Raya menjadi salah satu persatuan politik terbesar di dunia. Kini persatuan tersebut kembali menghadapi tantangan serius setelah Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara semakin vokal menyuarakan hak menentukan masa depan politik mereka.

Ketiga wilayah tersebut mulai membangun kerja sama politik untuk memperjuangkan kewenangan lebih besar, bahkan membuka peluang menuju kemerdekaan dari United Kingdom (UK).

Gelombang terbaru muncul setelah para pemimpin politik dari tiga wilayah Celtic itu menyatakan bahwa masyarakat mereka memiliki hak untuk menentukan masa depan konstitusional masing-masing.

Mereka menilai hubungan antara wilayah mereka dengan pemerintah pusat di Westminster perlu ditinjau ulang karena keputusan politik Inggris dianggap tidak selalu mencerminkan aspirasi lokal.

Di Skotlandia, isu kemerdekaan kembali menguat setelah Partai Nasional Skotlandia (SNP) terus mendorong referendum baru.

Dalam referendum 2014, sebanyak 55 persen warga memilih tetap bersama Inggris Raya, sementara 45 persen mendukung kemerdekaan.

Namun, isu tersebut kembali muncul setelah sebagian warga menilai perubahan politik, terutama pasca-Brexit, memperbesar jarak antara Skotlandia dan pemerintah Inggris.

Pemimpin SNP John Swinney menjadi salah satu tokoh yang menegaskan bahwa masa depan Skotlandia harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

“Masa depan konstitusional Skotlandia harus menjadi keputusan rakyat Skotlandia, bukan sesuatu yang ditentukan oleh pemerintah Westminster.” kata Swinney.

Pernyataan itu memperkuat tuntutan kelompok pro-kemerdekaan yang ingin mendapatkan kesempatan menggelar referendum baru.

Di Wales, tuntutan perubahan juga semakin kuat meski gerakannya berbeda dengan Skotlandia. Partai Plaid Cymru mendorong Wales mendapatkan kewenangan politik yang lebih besar dan menekankan bahwa Wales memiliki identitas nasional, bahasa, serta kepentingan sendiri.

Bagi kelompok pendukung otonomi, Wales dinilai perlu memiliki ruang lebih besar dalam menentukan kebijakan ekonomi, budaya, dan sosial.

Sementara itu, Irlandia Utara memiliki dinamika yang paling kompleks karena sejarah konflik panjang antara kelompok nasionalis dan unionis. Kelompok nasionalis menginginkan penyatuan dengan Republik Irlandia, sedangkan kelompok unionis ingin tetap menjadi bagian dari Inggris Raya.

Kesepakatan Jumat Agung 1998 menjadi dasar bahwa referendum mengenai masa depan Irlandia Utara dapat digelar apabila terdapat dukungan publik yang cukup.

Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara Michelle O’Neill dari Sinn Féin menyebut perubahan politik di wilayahnya sebagai bagian dari proses demokrasi.

“Masyarakat Irlandia Utara memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri melalui cara yang damai dan demokratis.” tutur O’Neill.

Pernyataan tersebut kembali menghidupkan perdebatan mengenai kemungkinan terbentuknya Irlandia bersatu.

Meski tuntutan pemisahan semakin terdengar, pecahnya Inggris Raya masih menghadapi banyak hambatan. Pemerintah Inggris memiliki kewenangan terkait penyelenggaraan referendum, sementara dukungan publik di ketiga wilayah tersebut masih terbagi.

Namun, meningkatnya suara dari Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menunjukkan bahwa masa depan United Kingdom tidak lagi bisa dianggap permanen. Jika tuntutan ini terus berkembang, peta politik Eropa berpotensi mengalami perubahan besar.

Sumber: The Guardian, Reuters