Korban Latihan Militer Manager Kopdes Merah Putih Bertambah Lagi, Picu Desakan Evaluasi

Kabar duka kembali menyelimuti Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang menyiapkan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Seorang peserta bernama Novia Rahmadhani Sihotang dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil), sehingga jumlah korban meninggal dalam program tersebut kini menjadi tiga orang.

Kementerian Pertahanan membenarkan adanya laporan kematian peserta tersebut. Peristiwa itu terjadi saat Novia mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Pusat Bahasa Kodiklatau Jakarta.

"Benar, Kementerian Pertahanan telah menerima laporan mengenai meninggalnya salah satu peserta Program SPPI KNMP Tahun 2026 atas nama Novia Rahmadhani Sihotang yang mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau Jakarta. Kemhan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhumah," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Rabu (24/6).

Menurut keterangan Kementerian Pertahanan, Novia sempat mengalami gangguan kesehatan saat menjalani pendidikan pada Senin (22/6/2026). Dia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa untuk mendapatkan penanganan medis.

Meski telah memperoleh perawatan intensif, kondisi kesehatannya terus menurun. Dia akhirnya meninggal dunia pada Selasa (23/6).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi kesehatan yang dialami berkaitan dengan penyakit Tuberkulosis (TB)," ujar Rico.

Dia menjelaskan seluruh peserta yang mengikuti latsarmil telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pendidikan dimulai. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Selain itu, penyelenggara pendidikan disebut telah memberikan penanganan medis sesuai prosedur kepada peserta yang mengalami gangguan kesehatan selama pelatihan. Namun demikian, Kementerian Pertahanan tetap membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.

"Saat ini Kemhan bersama Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan kesehatan peserta guna memastikan keselamatan dan kesehatan peserta tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program," kata Rico.

Kematian Novia menambah daftar peserta SPPI yang meninggal selama mengikuti latsarmil. Sebelumnya, dua peserta lain, yakni Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq, juga meninggal dunia saat menjalani pendidikan yang sama.

Menurut Rico, Anisa meninggal dunia akibat heat stroke ketika mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan. Kondisi tersebut terjadi saat peserta menjalani aktivitas fisik dalam lingkungan dengan suhu tinggi.

Sementara itu, Yonanda Muhammad Taufiq meninggal dunia ketika mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Pusat Latihan Tempur Kodiklatad Baturaja. Sebelum meninggal, kondisi fisiknya dilaporkan menurun pada 17 Juni 2026 dan kemudian dirujuk ke rumah sakit.

"Berdasarkan keterangan medis, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest atau henti jantung," ujar Rico.

Rangkaian peristiwa tersebut memicu perhatian DPR RI yang meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Legislator menilai aspek keselamatan dan kesehatan peserta harus menjadi perhatian utama agar tidak muncul korban berikutnya.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai kejadian tersebut merupakan peringatan serius bagi seluruh penyelenggara program. Dia meminta evaluasi dilakukan tidak hanya pada prosedur pelaksanaan, tetapi juga pada sistem pendampingan dan pengawasan kesehatan peserta.

"Peristiwa ini tentu menjadi perhatian serius dan diharapkan dapat dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, keselamatan, prosedur pelaksanaan, serta pendampingan peserta agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/6).

Dia juga mengusulkan agar materi latihan dasar kemiliteran disesuaikan dengan kebutuhan calon pengelola koperasi. Menurutnya, materi yang terlalu berorientasi pada aktivitas fisik dan kemiliteran dapat dikurangi tanpa menghilangkan tujuan utama program.

"Ya mungkin materinya sajalah, ya. Materinya saja, kemiliteran dalam konteks seperti militer, latihan menembak, kemudian baris-berbaris, panas-panasan, ya dikurangi," ujarnya.

Meski demikian, Hasanuddin menegaskan program SPPI tidak perlu dihentikan. Dia menilai tujuan program tersebut tetap relevan karena diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi desa dan kampung nelayan secara profesional.

"Kalau dihentikan saya kira tujuannya baik ya, melatih mereka menjadi manajer di sebuah koperasi desa," kata Hasanuddin.

Dia menambahkan bahwa proses pemeriksaan kesehatan harus dilakukan lebih ketat sebelum peserta mengikuti pendidikan. Menurutnya, kesiapan fisik menjadi faktor penting mengingat peserta akan menjalani aktivitas dengan intensitas tinggi dalam berbagai kondisi cuaca.

"Menurut hemat saya harus dievaluasi, terutama mereka yang mau ikut pelatihan seperti itu, ya, harus dicek kesehatannya dengan baik sehingga mereka yang masuk kegiatan itu siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik dalam suasana yang panas sekalipun," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah. Dia menilai gugurnya tiga peserta harus menjadi pelajaran penting untuk memperkuat tata kelola program ke depan.

Menurut Imas, kegiatan retret dan pembinaan tetap memiliki nilai strategis bagi calon pengelola koperasi. Namun, pelaksanaannya harus dibarengi dengan sistem mitigasi risiko, skrining kesehatan, serta pendampingan medis yang lebih komprehensif.

"Musibah ini hendaknya menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat tata kelola. Retret tetap penting, tetapi standar mitigasi risiko, skrining kesehatan, pendampingan medis, dan pemetaan kemampuan fisik peserta juga harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan," ujar Imas.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara independen dan profesional sebelum peserta mengikuti pelatihan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap peserta benar-benar siap menjalani seluruh rangkaian kegiatan. "Alangkah baiknya apabila sebelum retret dilakukan pemeriksaan kesehatan secara independen terhadap seluruh calon peserta. Ini harus diperkuat dan kalau terdapat riwayat penyakit tertentu atau kondisi fisik yang dinilai tidak memungkinkan untuk mengikuti aktivitas dengan intensitas tinggi, maka perlu diberikan alternatif pembinaan yang lebih sesuai," kata Imas.