Pemerintah Evaluasi Total Ribuan SPPG, Ancam Tutup yang Bermasalah

Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi tantangan serius akibat membengkaknya jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak terkendali. Lonjakan jumlah titik pelayanan yang tidak sesuai rencana awal tersebut berpotensi membebani keuangan negara hingga Rp 1 triliun setiap bulannya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan lonjakan ini terjadi akibat penggabungan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta wilayah non-3T. Dia menduga kuat adanya praktik jual beli titik pelayanan yang memicu tidak terkontrolnya pertumbuhan jumlah fasilitas tersebut di lapangan.

"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulkifli seusai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan.

Berdasarkan data perencanaan awal, pemerintah sebenarnya hanya mengalokasikan sebanyak 2.000 titik pelayanan untuk mengkaver wilayah-wilayah 3T. Namun, verifikasi faktual di lapangan menunjukkan angka tersebut melonjak tajam hingga mencapai 8.617 titik pelayanan gizi.

Pemerintah menilai kelebihan kuota operasional tersebut berdampak langsung pada inefisiensi anggaran negara yang sangat besar. Dia meminta Badan Gizi Nasional segera melakukan pembenahan menyeluruh demi menyelamatkan anggaran sebesar Rp 12 triliun per tahun dari pemborosan.

"Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada atau 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini yang yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.

Evaluasi berkala juga menemukan adanya salah sasaran distribusi program yang jamak diterima oleh sejumlah sekolah elite. Di sisi lain, dia menyesalkan masih banyak sekolah di pelosok tanah air yang justru belum tersentuh bantuan gizi ini.

"Dalam rangka perbaikan, kita perlu apa, refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan langsung 1 bulan ini. Sekolah-sekolah yang elite, ya, memang enggak memerlukan makan bergizi," kata Zulkifli.

Pemerintah memastikan kebijakan penataan ulang akan segera dieksekusi agar fokus program kembali pada koridor yang semestinya. Dia menegaskan prioritas utama akan diarahkan untuk mempercepat jangkauan pelayanan di wilayah-wilayah 3T yang tertinggal.

Selain masalah akurasi data, kualitas kebersihan dan higienitas dapur produksi juga menjadi sorotan utama pemerintah saat ini. Dia menekankan standar keamanan pangan harus dipenuhi secara mutlak untuk mengantisipasi risiko gangguan kesehatan pada anak.

"Karena kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan, gitu ya. Oleh karena itu, akan fokus ke sini dalam dalam bulan ini. Iya, sebulan nanti kita lihat lagi, ya," ujarnya.

Merespons kondisi tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka opsi untuk menutup sejumlah titik pelayanan gizi yang dinilai bermasalah. Namun, dia menjelaskan proses penataan ulang akan tetap mempertimbangkan kondisi riil dan inventarisasi masalah di lapangan.

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana dong. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat ya, dinventarisir kondisinya seperti apa. Kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka kan tidak," kata Prasetyo.

Pemerintah juga memberikan klarifikasi terkait beredarnya sejumlah nama tokoh politik yang diduga memiliki atau menguasai titik operasional SPPG. Dia menggarisbawahi fokus evaluasi pemerintah terletak pada kepatuhan terhadap prosedur, bukan pada latar belakang pemiliknya.

"Termasuk, mohon maaf, saya sebagai... bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra kan ada juga dibawa-bawa nama partai. Tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai tentu tidak ada instruksi institusional," ujarnya.

Langkah penataan ini berjalan simultan dengan penegakan hukum yang kini tengah gencar dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Lantaran baru saja menetapkan seorang pihak swasta berinisial AYS sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program ini.

"AYS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka SS (Sony Sonjaya) selaku Wakil Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi di Jakarta.

Modus yang digunakan tersangka meliputi pemberian akses khusus secara melawan hukum untuk mengintervensi proses verifikasi mitra kerja. Dia memaparkan intervensi tersebut bertujuan memanipulasi data kuota dapur kosong serta membatalkan status pendaftar resmi.

Tersangka pihak swasta tersebut juga diduga meloloskan sejumlah pendaftar baru secara ilegal saat sistem aplikasi pendaftaran online sebenarnya telah ditutup. Atas jasa pengaturan kuota ilegal tersebut, dia disinyalir menggelontorkan sejumlah uang suap kepada pejabat BGN.

"Saudara AYS memfasilitasi SPPG yang baru mendaftar portal yang sudah tutup. setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, Saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS," ucapnya. Hingga saat ini, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan total tiga orang pejabat dan mantan pejabat tinggi sebagai tersangka utama. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.