Setahun Jabat Menkeu, Sederet Gebrakan Purbaya Jadi Sorotan

JAKARTA — Perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan berakhir setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Posisi Purbaya kini ditempati Suahasil Nazara yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9).

Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029. Purbaya menjabat Menteri Keuangan sejak September 2025.

Selama sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya meninggalkan sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan publik. Langkahnya mencakup kebijakan likuiditas perbankan, restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), diversifikasi pembiayaan negara, hingga penertiban internal kementerian.

Suntik Dana Rp200 Triliun ke Himbara

Salah satu kebijakan awal Purbaya setelah menjabat Menteri Keuangan adalah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke sejumlah bank milik negara. Kebijakan tersebut bertujuan memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pergerakan ekonomi.

Dana tersebut disalurkan kepada lima bank, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara BTN memperoleh Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.

"Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan. Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun akan masuk ke sistem perbankan hari ini," kata Purbaya.

Dia menjelaskan keterlibatan BSI dalam program tersebut mempertimbangkan jangkauan layanan bank syariah itu, terutama di wilayah Aceh. Dia menyebut keberadaan BSI penting agar manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan lebih luas.

"Dan kenapa BSI ikut? Karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh sana," ujarnya.

Restrukturisasi Utang Whoosh hingga 80 Tahun

Purbaya juga menjadi sorotan setelah mengungkap skema restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pemerintah memperpanjang tenor pembayaran hingga sekitar 80 tahun dengan perkiraan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun.

Dia menyebut skema tersebut membuat beban pembayaran menjadi lebih ringan dibandingkan kekhawatiran awal mengenai kewajiban proyek tersebut. Pemerintah juga melakukan penataan terhadap kewajiban dan aset Whoosh melalui mekanisme pengelolaan khusus.

"Iya kita sudah mati, santai saja. Jadi tidak semengerikan yang dibayangkan sebelumnya karena utangnya sudah direstrukturisasi," katanya

Menurut dia, perpanjangan tenor membuat pembayaran dapat dilakukan secara lebih terukur. Pemerintah tidak lagi menghadapi tekanan cicilan besar dalam jangka pendek.

"Ternyata cicilannya enggak gede-gede amat, seharusnya sih satu SMV aja, satu SMV cukup," ujarnya.

Terbitkan Panda Bond Rp17,8 Triliun

Purbaya juga mendorong pemerintah memperluas sumber pembiayaan melalui penerbitan Panda Bond. Instrumen obligasi tersebut ditargetkan mampu menghimpun sekitar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17,8 triliun.

Dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membantu pembiayaan defisit APBN. Langkah itu sekaligus menjadi strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan berbasis dolar AS.

"Itu nutup defisit sebagian. Belanja ini defisit, ini diversifikasi sumber pendanaan kita kan. Kan sebelumnya hanya kalau global hanya dolar, kita diversifikasi ke Jepang maupun ke Australia dan di Cina," kata Purbaya.

Dia juga mendorong penggunaan transaksi berbasis mata uang lokal melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Menurut dia, mekanisme tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

"Untuk kita bagus ketergantungan kita ke dolar akan significantly berkurang. Dan saya akan pakai LCT, Local Currency Transaction. Sehingga mereka bayar Yuan, saya terima Rupiah di sini antar bank, antar sentral bank," jelasnya.

Benahi Pajak dan Bea Cukai

Di sektor penerimaan negara, Purbaya memilih memperkuat Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibandingkan membentuk lembaga baru. Dia menilai pembenahan internal menjadi langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dia mengatakan reformasi birokrasi dan penutupan kebocoran penerimaan menjadi fokus utama selama kepemimpinannya. Disiplin pegawai pajak dan Bea Cukai juga menjadi perhatian.

"Untuk sementara kayaknya enggak akan dibangun. Pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkeu, dan saya akan membawahi sendiri. Jadi itu bagian saya, pajak dan bea cukai," ujarnya.

Dia menargetkan perbaikan sistem penerimaan dapat meningkatkan rasio pajak atau tax ratio. Dia memperkirakan perbaikan tersebut berpotensi menambah penerimaan negara lebih dari Rp110 triliun.

"Kita akan melakukan berbagai reform, termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai bea cukai dan pajak," tegasnya.

Copot Pejabat Kemenkeu Terkait Restitusi Pajak

Langkah tegas lainnya dilakukan Purbaya saat mengungkap rencana pencopotan dua pejabat Kementerian Keuangan terkait persoalan restitusi pajak. Keputusan tersebut diambil setelah investigasi internal terhadap lonjakan restitusi pada 2025.

Nilai restitusi pajak tercatat mencapai Rp361,15 triliun atau meningkat 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Purbaya mempertanyakan adanya perbedaan antara informasi awal yang diterimanya dengan realisasi di lapangan.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini 2 akan saya copot. Serius kan? Ada itu, suka-suka menteri lah," katanya.

Purbaya meminta audit dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kembali kesalahan dalam proses restitusi pajak. Menurut dia, pengawasan harus diperketat terutama pada sektor industri dengan nilai transaksi besar.

"Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," ucapnya.

Pengawasan Barang Mewah

Kebijakan lain yang mendapat perhatian publik adalah penindakan Bea Cukai terhadap gerai Tiffany & Co. Tiga gerai merek perhiasan tersebut di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place Jakarta sempat disegel terkait dugaan persoalan administrasi impor barang bernilai tinggi.

"Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang," kata Kepala Seksi Penindakan Bea Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Bea Cukai menyebut pelanggaran administrasi tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda hingga 1.000 persen dari nilai kepabeanan dan pajak impor. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap aktivitas impor barang bernilai tinggi.