Survei Poltracking: Mayoritas Publik Ingin Makan Bergizi Gratis Dilanjutkan

Oleh Virgio Halimawan
TL;DR
  • Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat. Hasil survei nasional terbaru yang dirilis Poltracking Indonesia pada Mei 2026 menunjukkan mayoritas masyarakat menginginkan program tersebut tetap dilanjutkan meskipun berbagai evaluasi dan kritik masih bermunculan.

Survei yang dilakukan pada 11–17 Mei 2026 itu menemukan bahwa 51,9 persen masyarakat menginginkan program MBG dilanjutkan. Temuan ini menjadi indikator bahwa di tengah perdebatan mengenai anggaran dan tata kelola program, manfaat MBG masih dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat penerima manfaat.

Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, menyebut MBG merupakan program pemerintah yang memiliki daya jangkau paling luas dibandingkan program prioritas lainnya. Menurut dia, tingkat pengenalan masyarakat terhadap program tersebut sangat tinggi dan menjadi modal penting bagi keberlanjutan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan sumber daya manusia.

"MBG ini paling mengkooptasi semuanya. Ini perlu dijadikan perhatian karena dari orang yang tahu program ini, hanya setengahnya yang tahu sudah menerima dan mengaku menerima manfaatnya. Sebanyak 51,9 persen ingin program ini dilanjutkan," kata Ahmad Zia dalam pemaparan hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis.

Selain tingkat dukungan yang tinggi, Poltracking juga menemukan bahwa MBG merupakan program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebanyak 27,6 persen responden menilai MBG sebagai program prioritas yang paling berdampak langsung, sementara tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan program mencapai sekitar 55 persen.

Meski demikian, program MBG tidak lepas dari kritik. Ahmad Zia menilai pemerintah perlu memperkuat pengawasan distribusi, kualitas makanan, serta transparansi anggaran agar program tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Beberapa kasus terkait kualitas makanan, efektivitas distribusi saat hari libur, hingga tata kelola pelaksana program sempat menjadi perhatian publik sepanjang 2025–2026.

Menurut dia, masyarakat pada dasarnya mendukung tujuan program MBG, tetapi menginginkan pemerintah terus melakukan penyempurnaan agar manfaatnya semakin tepat sasaran.

"Mayoritas masyarakat mendukung Makan Bergizi Gratis. Namun, masyarakat juga menginginkan adanya perbaikan dalam implementasi program tersebut," kata dia.

Bagi pemerintah, hasil survei Poltracking menjadi sinyal bahwa MBG masih memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah berbagai perdebatan mengenai efektivitas dan pembiayaan program. Tantangan berikutnya adalah memastikan program tersebut tidak hanya populer secara politik, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas gizi, pendidikan, dan kesehatan anak-anak Indonesia dalam jangka panjang.