BBM Makassar Langka, Warga Antre hingga Sekolah Daring

SULAWESI SELATAN — Kelangkaan dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi persoalan serius di Makassar, Sulawesi Selatan.

Hingga Sabtu, 12 September 2026, antrean kendaraan di sejumlah SPBU justru dilaporkan semakin panjang. Di SPBU Sudiang, ratusan pengendara bahkan sudah mengantre sejak subuh meski SPBU belum beroperasi.

Barisan kendaraan mencapai ratusan meter dan memakan sebagian badan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas.

Kondisi tersebut telah berlangsung hampir sepekan dan kini tidak hanya menyasar pengguna Solar, tetapi juga masyarakat yang mencari bensin seperti Pertalite.

Di tengah kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan bahwa secara keseluruhan persediaan BBM sebenarnya masih tersedia.

“Kalau untuk stok sendiri di kami sampai saat ini dalam kondisi yang aman dan mencukupi.” kata Pjs Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo.

Pertamina menilai panjangnya antrean antara lain dipengaruhi kekhawatiran masyarakat setelah muncul informasi mengenai kelangkaan BBM sehingga terjadi peningkatan pembelian atau panic buying.

Namun, gambaran berbeda dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan BBM untuk bekerja.

Muliati, seorang pengemudi ojek online di Makassar, mengaku terpaksa membeli bahan bakar nonsubsidi karena Pertalite sulit diperoleh.

“Mau tidak mau beli Pertamax karena Pertalite habis, padahal harganya jauh lebih mahal. Kalau tidak beli, kami tidak bisa cari uang,” ujar Muliati.

Keluhannya menunjukkan bahwa masalah BBM bukan sekadar soal antrean, tetapi sudah menyentuh pendapatan masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah.

Kesulitan memperoleh BBM juga memunculkan efek domino di lapangan. Warga mulai berburu bahan bakar di Pertamini dan pengecer karena antrean SPBU terlalu panjang atau stok yang dicari tidak tersedia ketika mereka tiba.

Di kawasan Tamalanrea, Pertamax di tingkat eceran bahkan ditemukan dijual hingga sekitar Rp20 ribu per liter. Di sejumlah SPBU, pembelian Pertalite juga sempat dibatasi, seperti maksimal Rp50 ribu untuk sepeda motor dan Rp300 ribu untuk mobil di SPBU Urip Sumoharjo.

Dampak persoalan BBM bahkan merembet ke sektor pelayanan publik dan pendidikan.

Pemerintah Kota Makassar memberlakukan pembelajaran daring bagi siswa PAUD hingga SMP mulai Sabtu, 12 September 2026, sebagai respons atas kesulitan mendapatkan BBM dan terganggunya mobilitas masyarakat.

Antrean panjang juga dikhawatirkan menghambat kendaraan operasional pemerintah, termasuk armada pelayanan publik, sementara kemacetan terjadi di sekitar sejumlah SPBU akibat kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan.

Pemprov Sulawesi Selatan kemudian meningkatkan pengawasan distribusi BBM. Satgas pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM melibatkan pemerintah daerah, Pertamina dan aparat penegak hukum.

Dalam pemeriksaan di lapangan, Dinas ESDM Sulsel menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi, pembelian berulang dalam satu hari serta penggunaan barcode BBM subsidi yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan.

Pertamina juga memblokir 6.023 nomor polisi kendaraan di Sulsel yang terindikasi melakukan transaksi BBM subsidi tidak sesuai ketentuan.

Penanganan juga dilakukan dengan memperbaiki pelayanan di SPBU. Setelah Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menemukan adanya kekurangan petugas pada sejumlah SPBU, Pertamina menambah sekitar 50 tenaga operator baru untuk ditempatkan di 25 SPBU Makassar yang beroperasi 24 jam.

Penambahan operator ditujukan agar seluruh fasilitas pengisian dapat dimaksimalkan, waktu pelayanan lebih cepat, dan antrean kendaraan dapat ditekan.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel bersama Pertamina, Polda Sulsel dan Hiswana Migas juga telah menggelar koordinasi khusus untuk mencari penyebab serta solusi atas antrean BBM bersubsidi.

Situasi Makassar menunjukkan bahwa persoalan BBM tidak cukup dilihat hanya dari jumlah stok yang tercatat tersedia.

Bagi masyarakat, indikator paling nyata adalah apakah bahan bakar bisa diperoleh dengan mudah, dengan harga normal, dan tanpa harus mengorbankan berjam-jam waktu kerja.

Karena itu, penambahan pasokan dan operator perlu dibarengi pengawasan ketat terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, pemerataan distribusi antarse-SPBU serta keterbukaan informasi mengenai stok.

Selama antrean masih mengular, warga masih beralih ke BBM eceran mahal dan aktivitas publik sampai terganggu, penanganan di lapangan menjadi ujian utama atas klaim bahwa pasokan BBM sebenarnya aman.

Sumber: Pertamina Patra Niaga, ANTARA