Bongkar Penyebab Gaji Guru Mandek, Prabowo Sebut Uang Negara Bocor Rp2.500 T

Presiden RI, Prabowo Subianto, mengungkapkan alasan mengapa kesejahteraan guru dan pegawai negeri sipil (PNS) belum dapat meningkat secara signifikan meski Indonesia memiliki sumber daya ekonomi yang besar.

Dia menilai kebocoran ekonomi yang berlangsung selama bertahun-tahun telah menggerus kemampuan fiskal negara sehingga ruang untuk meningkatkan belanja kesejahteraan menjadi terbatas.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan bersama warga Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6). Dia mengatakan para ulama, guru, dan tokoh masyarakat perlu memahami akar persoalan yang menyebabkan anggaran negara kerap terasa tidak mencukupi.

“Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.

Dia menjelaskan hasil pengolahan data perdagangan internasional yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional berdasarkan basis data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari data tersebut, Indonesia tercatat memperoleh keuntungan sekitar 436 miliar dollar AS atau setara Rp7.800 triliun dalam kurun 22 tahun terakhir.

Namun, dalam periode yang sama, arus dana yang mengalir keluar dari Indonesia mencapai sekitar 343 miliar dollar AS. Besarnya dana yang keluar itu, menurut dia, menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam tata kelola ekonomi nasional.

“Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar,” katanya.

Prabowo menilai salah satu penyebab utama keluarnya kekayaan nasional adalah praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Modus tersebut dilakukan dengan melaporkan volume maupun nilai ekspor lebih rendah daripada kondisi riil.

Menurut dia, praktik semacam itu berpotensi mengurangi penerimaan negara dalam jumlah besar. Akibatnya, negara kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” ujar Prabowo.

Dia memaparkan hasil perhitungan yang menunjukkan Indonesia mengalami kerugian hingga 908 miliar dollar AS atau sekitar Rp16.244 triliun selama 34 tahun akibat praktik tersebut. Nilai itu disebut berasal dari data perdagangan internasional yang tercatat dalam basis data PBB.

“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun,” katanya.

Selain itu, Prabowo mengungkapkan para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi Indonesia saat ini masih berada pada kisaran 150 miliar dollar AS per tahun. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya mencapai sekitar Rp2.500 triliun hingga Rp2.600 triliun setiap tahun.

Dia menegaskan pemerintah sedang melakukan berbagai langkah perbaikan untuk menutup celah yang selama ini menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Upaya tersebut dinilai penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat.

“Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun dan ini sedang saya perbaiki semua,” ujarnya.

Di tengah penjelasan tersebut, pemerintah hingga pertengahan 2026 belum mengumumkan kebijakan baru terkait kenaikan gaji guru maupun PNS. Padahal sebelumnya pemerintah sempat menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Pada tahun anggaran 2026, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Namun, hampir separuh alokasi tersebut atau sekitar 44,2 persen setara Rp335 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Porsi anggaran tersebut menuai perhatian sejumlah kalangan pendidikan. Mereka menilai besarnya dana untuk MBG berpotensi mengurangi ruang pembiayaan bagi program-program yang secara langsung berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Pemerhati pendidikan dari Taman Siswa, Darmaningtyas, mengingatkan bahwa tujuan utama pendidikan seharusnya tetap berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan perluasan akses pendidikan. Dia khawatir cita-cita pendidikan bermutu untuk semua menjadi sulit tercapai apabila porsi terbesar anggaran justru terserap untuk program yang masih menghadapi berbagai tantangan implementasi.

Menurut dia, sejumlah persoalan masih membayangi pelaksanaan MBG, mulai dari distribusi yang belum merata hingga kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di beberapa daerah. Sementara itu, anggaran untuk kebutuhan operasional pendidikan dinilai relatif terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada.

“Cita-cita pendidikan bermutu untuk semua sulit tercapai jika alokasi terbesar justru terserap pada MBG yang implementasinya masih bermasalah,” kata Darmaningtyas. Tercatat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya mencapai Rp64,3 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp5,1 triliun, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp9,4 triliun. Struktur anggaran seperti itu amanat pendidikan dasar gratis sebagaimana ditekankan Mahkamah Konstitusi masih menghadapi tantangan besar untuk diwujudkan secara optimal.