Intensitas Lawatan Luar Negeri Presiden Prabowo Tuai Pro-Kontra di Tengah Target Investasi dan Efisiensi Anggaran

Oleh f.andrian
TL;DR
  • Intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepanjang satu setengah tahun masa jabatannya kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Berdasarkan

Intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepanjang satu setengah tahun masa jabatannya kini tengah menjadi sorotan tajam publik.

Berdasarkan data yang dihimpun, rangkaian kunjungan kerja kepala negara ke berbagai benua dinilai sangat masif, di antaranya adalah lawatan diplomatik ke Inggris dan Swiss untuk menghadiri World Economic Forum (WEF).

Langkah ini disebut pemerintah sebagai upaya proaktif guna memperkuat kerja sama pertahanan, ketahanan pangan, serta mengamankan komitmen investasi asing demi menyokong pertumbuhan ekonomi domestik.

Namun, tingginya frekuensi perjalanan kenegaraan ini memicu perdebatan sengit di ruang publik. Pihak oposisi dan sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk kunjungan internasional bertolak belakang dengan kondisi ekonomi masyarakat bawah yang sedang tertekan.

Selain itu, gelombang kritik mencuat setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengungkap bahwa belasan calon duta besar (dubes) negara sahabat sempat tertahan berbulan-bulan di Jakarta untuk menyerahkan surat kepercayaan akibat padatnya agenda luar negeri presiden.

Pemerintah secara tegas membela kebijakan luar negeri ini dengan menyatakan bahwa kehadiran fisik kepala negara di panggung internasional mutlak diperlukan.

Hal ini dinilai krusial untuk menegaskan posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang aktif di tengah memanasnya geopolitik global.

Komitmen investasi jangka panjang yang berhasil dibawa pulang dari negara-negara maju dianggap setimpal dengan biaya operasional diplomasi yang dikeluarkan.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi langsung kritik tersebut saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVIII di Lampung.

Ia mengaku heran karena setiap langkah yang diambil presiden selalu memicu polemik, seraya membandingkan situasinya dengan presiden terdahulu.

"Jadi ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang ke luar negeri, disalahkan ya kan. 'Jokowi enggak pernah ke luar negeri, Jokowi tidak peduli politik luar negeri.' Saya sering ke luar negeri, 'Prabowo sering ke luar negeri'," ujar Presiden Prabowo di depan forum pelaku usaha nasional.

Di sisi lain, kritik dari akademisi tetap mengalir. Gelombang lawatan yang tinggi dinilai kurang sejalan dengan semangat efisiensi anggaran negara yang selama ini sering digaungkan oleh jajaran kabinet.

Sektor domestik dianggap memerlukan perhatian yang jauh lebih mendesak ketimbang seremoni diplomatik yang berulang kali dilakukan.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Subarsono menilai bahwa pemerintah harus mulai melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam memilah prioritas kunjungan luar negeri agar efektivitas anggaran tetap terjaga.

"Masalah publik khususnya masalah hubungan internasional itu kompleks dan dinamis. Maka, tata kelola pemerintahan itu tidak cukup hanya dipikirkan oleh pemerintah, tetapi perlu masukan dari berbagai pemangku kepentingan," tutur perwakilan akademisi UGM tersebut.

Menanggapi polemik penundaan urusan diplomatik dalam negeri, Kementerian Luar Negeri melalui Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta sebelumnya memberikan klarifikasi.

Pihak istana menegaskan tidak ada niat untuk menunda agenda penting seperti penerimaan surat kepercayaan para duta besar asing, melainkan karena situasi global yang menuntut fokus respons cepat presiden.

Guna meredam polemik tersebut, Presiden Prabowo pun resmi menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat di Istana Negara Jakarta untuk menuntaskan proses administrasi diplomatik yang sempat tertunda.

Istana menyatakan bahwa efisiensi ke depan akan tetap dijaga, namun diplomasi ekonomi tingkat tinggi tidak akan dikendorkan demi menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Presiden (Prabowo) juga sudah menyampaikan, pertama beliau meminta maaf atas keterlambatan ini kepada seluruh dubes dan murni lebih banyak karena faktor jadwal yang sangat padat dari beliau, sama sekali tidak (disengaja)."

Sumber: Kompas.com, CNN Indonesia, UGM.ac.id