Ketua BEM FH UBK Akui Terima Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran, Istana Ikut Buka Suara

Pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, mengenai penerimaan uang sebesar Rp20 juta setelah bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu perhatian publik. Pemerintah melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara memastikan akan menelusuri kebenaran informasi yang beredar tersebut.

Polemik bermula setelah pertemuan antara Gibran dan 15 perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 15 Juni 2026. Dialog itu digelar beberapa hari setelah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, pembangunan daerah tertinggal, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pertemuan berlangsung sebagai bagian dari ruang dialog yang dibuka pemerintah untuk menyerap masukan dari kalangan mahasiswa.

Abdi yang bertindak sebagai koordinator aksi mahasiswa sebelumnya menegaskan bahwa pertemuan dengan Wakil Presiden lahir dari perjuangan mahasiswa. Dia menyebut tidak ada rekayasa maupun kepentingan politik yang melatarbelakangi agenda tersebut.

Dia mengatakan pertemuan itu merupakan hasil dari gerakan yang dibangun mahasiswa Universitas Bung Karno. Menurut dia, seluruh proses yang berlangsung merupakan bagian dari upaya mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.

Namun, dinamika baru muncul sepekan setelah pertemuan tersebut. Sejumlah mahasiswa UBK menggelar forum internal pada Senin (22/6/2026) untuk meminta klarifikasi terkait isu penerimaan dana yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam forum itu, Abdi mengakui telah menerima sejumlah uang. Pengakuan tersebut kemudian beredar luas dan menjadi perhatian publik.

"Saya Muhammad Abdimaludin selaku Ketua BEM FH, saya mengakui kesalahan. Saya menerima uang tersebut, Rp20 juta, dengan pembagian dengan kawan-kawan," ujar Abdi.

Berdasarkan keterangan yang beredar dalam video forum tersebut, dana yang dijanjikan disebut mencapai Rp300 juta. Dari jumlah tersebut, Abdi mengaku baru menerima sekitar 20 persen dari nilai yang dijanjikan.

Dia juga menyatakan uang tersebut digunakan untuk mengondisikan mahasiswa agar tidak ikut dalam aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara. Selain itu, Dia menyebut terdapat sejumlah nama dari organisasi mahasiswa lain di lingkungan UBK yang disebut turut menerima dana.

Pengakuan tersebut segera mendapat respons dari pemerintah. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan akan memeriksa dan memantau perkembangan informasi sebelum memberikan kesimpulan lebih lanjut.

"Coba nanti saya monitor dulu, ya. Saya enggak ngikutin yang kemarin berita terakhir itu. Nanti saya akan cek lagi ya, oke, ya," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026).

Sementara itu, sebelum polemik tersebut mencuat, Gibran menegaskan bahwa pemerintah menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan sejumlah program nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan dengan membuka ruang dialog dan menerima kritik dari masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menerima perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden pada 15 Juni 2026. Dia menilai masukan dari mahasiswa menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan pemerintah.

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," tutur Gibran.

Dialog antara pemerintah dan mahasiswa tersebut berlangsung setelah aksi unjuk rasa digelar di kawasan Patung Kuda. Peserta dialog berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta yang membawa berbagai hasil kajian mengenai isu-isu nasional.

Mengawali pertemuan, Gibran menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan mahasiswa. Dia menilai keterlibatan mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

"Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan," ujar Gibran.

Dia juga menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara tertib, objektif, dan konstruktif. Menurut Dia, peran mahasiswa sangat diperlukan untuk membantu mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah. "Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," kata Gibran.