PLN Didesak Penuhi Hak Konsumen Pascapemadaman Listrik

Kementerian Perdagangan meminta PT PLN (Persero) memenuhi hak konsumen yang terdampak pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu lalu. Pemerintah menegaskan setiap pelanggan berhak memperoleh pelayanan, informasi yang transparan, serta bentuk pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang mengatakan setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi hak konsumen. Dia mengatakan kewajiban tersebut harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab penyedia jasa kepada masyarakat.

"Kementerian Perdagangan memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenagalistrikan dan memperoleh penjelasan mengenai penyebab, dampak, serta langkah penanganan yang dilakukan oleh PLN terkait gangguan pasokan listrik yang memengaruhi aktivitas masyarakat," kata Moga.

Berdasarkan hasil koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan PLN, pemadaman listrik yang meluas di Pulau Sumatra pada 22 hingga 24 Mei 2026 diindikasikan dipicu oleh terputusnya jalur transmisi. Gangguan tersebut mengakibatkan pasokan listrik di sejumlah daerah terganggu dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

Hasil identifikasi dan investigasi awal yang dilakukan Bareskrim Polri menunjukkan gangguan tersebut dipicu oleh faktor teknis yang diperparah cuaca ekstrem. Kondisi itu menyebabkan kabel transmisi terputus sehingga sistem kelistrikan tidak dapat beroperasi secara normal.

Sementara itu, pemadaman bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan gangguan teknis pada dua pembangkit listrik milik Independent Power Producer (IPP). Akibat gangguan tersebut, kedua pembangkit terpaksa keluar dari sistem kelistrikan Jawa sehingga pasokan listrik harus diatur melalui pemadaman bergilir.

"Pada 21 Juni 2026, pemadaman bergilir berhasil diminimalisasi. Selain pemulihan pembangkit, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa juga terus membaik seiring terjaganya pasokan energi primer yang dibutuhkan pembangkit," ujarnya.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan, Immanuel Tarigan Sibero, menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PLN untuk memantau perkembangan penanganan gangguan kelistrikan. Dia mengatakan langkah tersebut dilakukan agar hak-hak konsumen tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat perlindungan konsumen, Kementerian Perdagangan juga membuka berbagai kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat. Dia berharap setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat sehingga hak-hak pelanggan tetap terjamin.

"Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pesan instan WhatsApp di nomor 0853-1111-1010, surat elektronik ke pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, serta melalui layanan telepon di (021) 3441839. Berbagai saluran ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan mudah dijangkau," ujar Immanuel.

Di sisi lain, PLN menyatakan telah menjalankan berbagai langkah percepatan pemulihan melalui skema quick response and recovery action. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan sekaligus meminimalkan dampak gangguan terhadap pelanggan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah membentuk Posko Siaga Pusat yang beroperasi selama 24 jam. PLN juga menggelar evaluasi pemulihan secara berkala melalui check point bersama seluruh unit kerja di berbagai daerah agar proses penanganan berjalan lebih efektif.

Selain mempercepat pemulihan jaringan, PLN mengintensifkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan pelanggan melalui berbagai kanal informasi, termasuk media daring dan media sosial resmi perusahaan. BUMN tersebut juga mengerahkan generator set (genset) ke sejumlah lokasi prioritas untuk menjaga keberlangsungan layanan publik.

Rumah sakit, kantor pemerintah, serta fasilitas pelayanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam distribusi genset selama proses pemulihan berlangsung. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pasokan listrik.

Terkait kompensasi bagi pelanggan terdampak, PLN menyatakan mekanisme pemberian ganti rugi masih menunggu hasil akhir investigasi yang dilakukan Bareskrim Polri. Penetapan kompensasi nantinya akan mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

Apabila syarat pemberian kompensasi telah terpenuhi, pelanggan pascabayar akan memperoleh pengurangan tagihan listrik sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pelanggan prabayar akan menerima kompensasi dalam bentuk token listrik yang diperhitungkan pada pembelian token pada periode berikutnya.

PLN juga mengimbau masyarakat yang mengalami dampak pemadaman agar segera menyampaikan laporan melalui saluran resmi perusahaan. Pelanggan dapat menghubungi Contact Center PLN 123, memanfaatkan aplikasi PLN Mobile, maupun mengakses akun media sosial resmi PLN untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan gangguan kelistrikan.

Melalui koordinasi antara Kementerian Perdagangan, PLN, dan aparat penegak hukum, pemerintah berharap seluruh proses penanganan gangguan listrik dapat diselesaikan secara transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memulihkan pasokan listrik, tetapi juga memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi sesuai amanat peraturan perundang-undangan.