Purbaya: Indonesia Masih Aman, Utang Baru Sekitar 40 Persen dari PDB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada dalam kondisi yang sehat di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Dia menegaskan pemerintah terus menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah batas yang telah ditetapkan serta memastikan rasio utang tetap berada pada tingkat yang aman.

Menurut Dia, masyarakat tidak perlu mencemaskan kondisi fiskal nasional karena pengelolaan APBN dilakukan secara transparan, akuntabel, dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Seluruh proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran juga diaudit sehingga setiap angka yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya enggak mungkin berbohong, karena kan diaudit oleh BPK dan lembaga lainnya. Sekarang defisit kita tetap dijaga di bawah 3 persen dari PDB," kata Purbaya.

Dia menjelaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN agar tidak melampaui batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, disiplin tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata pelaku pasar dan lembaga internasional.

"Tahun lalu defisit kita hanya 2,81 persen. Tahun ini kemungkinan juga tetap di bawah 2,9 persen, sementara batasnya 3 persen," jelasnya.

Selain menjaga defisit, Dia menyampaikan rasio utang pemerintah terhadap PDB juga masih berada pada level yang terkendali. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola pembiayaan negara tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap perekonomian.

"Rasio utang kita terhadap PDB masih sekitar 40 persen. Belum sampai 60 persen, jadi kondisinya masih aman," ujarnya.

Dia menilai posisi utang Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi terhadap ukuran ekonominya. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Indonesia masih relatif kuat berdasarkan ukuran yang digunakan secara internasional.

Menurut Dia, rasio utang Amerika Serikat telah melampaui 100 persen terhadap PDB, sementara Jepang berada di kisaran 275 persen. Adapun Jerman mencatat rasio sekitar 60 persen, Singapura sekitar 175 persen, Thailand mendekati 70 persen, dan Malaysia berada di kisaran 60 persen.

"Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat lebih dari 100 persen, Jepang sekitar 275 persen, Jerman 60 persen, Singapura sekitar 175 persen, Thailand hampir 70 persen, dan Malaysia sekitar 60 persen," ucapnya.

Dia menegaskan berbagai perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa posisi fiskal Indonesia masih berada dalam kategori yang sehat dan hati-hati. Bahkan jika menggunakan standar internasional yang paling ketat sekalipun, pengelolaan utang pemerintah masih dinilai berada pada jalur yang prudent.

"Kalau melihat standar internasional yang paling ketat sekalipun, posisi kita masih prudent," katanya.

Dia menambahkan pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Langkah tersebut dinilai penting agar APBN tetap mampu menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Selain menjelaskan kondisi APBN, Dia mengungkapkan pernah memberikan masukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tetap mempertahankan disiplin fiskal dengan tidak membiarkan defisit APBN melampaui batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Dia, kepatuhan terhadap batas tersebut menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor, stabilitas pasar keuangan, serta kredibilitas pemerintah.

"Pertama beliau sempat bertanya, bagaimana kalau defisitnya tembus. Saya bilang jangan, Pak. Kalau sekarang kita melewati 3 persen, semua pasti akan meributkannya," ujarnya.

Menurut dia, pelanggaran terhadap batas defisit berisiko memicu sentimen negatif, terutama ketika kondisi ekonomi nasional belum sepenuhnya kuat. Situasi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi sekaligus menurunkan kepercayaan pelaku pasar terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.

"Kita tidak bisa menjaga stabilitas. Nanti kalau ekonomi kita sudah jauh lebih kuat dan pernah berada di defisit 7 sampai 8 persen, baru defisit 3 sampai 4 persen mungkin tidak menjadi persoalan," ucapnya.

Dia mengatakan Presiden Prabowo kemudian memahami pertimbangan tersebut setelah mendengar penjelasan mengenai dampak fiskal dan psikologis yang dapat muncul apabila batas defisit dilampaui. Sejak saat itu, arah pembahasan mengenai kebijakan fiskal pun mengalami perubahan.

Dalam kesempatan lain, menurut Dia, Presiden justru mengusulkan agar defisit APBN ditekan hingga mendekati nol sebagai bentuk penguatan disiplin anggaran. Namun, kali ini Dia kembali menyampaikan pandangan yang berbeda karena kondisi ekonomi dinilai masih memerlukan dukungan belanja pemerintah.

"Sekarang malah berbalik arah. Beliau bertanya, bagaimana kalau defisitnya dibuat nol. Saya bilang jangan dulu, Pak. Ekonomi kita masih membutuhkan dorongan sehingga penurunannya harus dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Dia menilai kebijakan fiskal tidak dapat diubah secara drastis dalam waktu singkat karena setiap penyesuaian membutuhkan ruang adaptasi bagi perekonomian nasional. Langkah yang terlalu agresif justru berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi efektivitas belanja negara.

Menurut Dia, strategi terbaik adalah menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mempertahankan stabilitas APBN tanpa mengorbankan momentum pemulihan dan ekspansi ekonomi.

Dia menegaskan pengelolaan fiskal yang hati-hati menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kesinambungan anggaran agar tetap mampu mendukung pembangunan sekaligus mempertahankan kepercayaan investor.

Pada akhirnya, Dia menilai Presiden Prabowo memiliki kemampuan untuk menerima berbagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Menurut Dia, setiap keputusan fiskal akan diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kehati-hatian anggaran dan kebutuhan mendorong pertumbuhan nasional. "Presiden itu pintar, jadi jangan takut," ucapnya.