Tim Investigasi UBK Sebut Oknum Polisi Tawarkan Rp50 Juta Demi Alihkan Demo Mahasiswa

Hasil investigasi internal Rektorat Universitas Bung Karno (UBK) mengungkap dugaan intervensi aparat kepolisian menjelang unjuk rasa mahasiswa pada pertengahan Juni lalu. Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Prasetyo Purbo Nurcahyo diduga menawarkan uang senilai Rp 50 juta kepada Ketua BEM Fakultas Hukum UBK nonaktif, Muhammad Abdimaludin.

Tawaran tersebut disodorkan sebagai kompensasi agar lokasi unjuk rasa mahasiswa dipindahkan dari kawasan Istana Merdeka menuju depan Gedung DPR. Informasi tersebut terkuak setelah tim investigasi internal universitas melakukan penelusuran mendalam terhadap aktivitas organisasi mahasiswa sebelum aksi digelar.

"Memang Abdi tanggal 14 Juni siang itu dihubungi oleh aparat kepolisian dari Jakarta Pusat, Polres. Namanya itu menurut Abdi adalah Pak Prasetyo, itu Kasat Intel," ujar Ketua Tim Investigasi Demo 15 Juni Universitas Bung Karno, Eko Suryo S.

Dia menjelaskan bahwa setelah komunikasi melalui telepon tersebut, Abdimaludin langsung melakukan pertemuan tatap muka dengan pejabat intelijen Polres Jakarta Pusat itu. Dalam pertemuan di kawasan Jakarta Pusat tersebut, perwira menengah polisi itu meminta secara langsung pemindahan titik konsentrasi massa.

"Nah untuk itu disiapkan anggarannya lah Rp 50 juta. Itu Abdi juga tidak menerima itu, menolak," ungkap Eko.

Upaya pengondisian massa disinyalir tidak berhenti sampai di situ karena pada sore hari di tanggal yang sama, Abdimaludin kembali dihubungi oleh oknum aparat lainnya. Pertemuan kedua itu berlangsung di kawasan Jalan Surabaya, Jakarta Pusat, dengan sosok polisi lain yang diidentifikasi berinisial Egi.

Dia memaparkan bahwa oknum berinisial Egi tersebut membawa misi yang sama untuk mendesak mahasiswa mengalihkan kiblat unjuk rasa mereka ke Senayan. Jumlah nominal yang ditawarkan pada pertemuan sore hari itu bahkan jauh lebih besar dari tawaran yang pertama.

"Ada anggaran juga itu, malah lebih besar Rp 70 juta. Tapi Abdi juga tidak menerima," tuturnya.

Tekanan terhadap pimpinan mahasiswa tersebut kembali berlanjut pada hari pelaksanaan unjuk rasa, yakni Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB. Kali ini, pertemuan melibatkan dua orang alumnus Universitas Bung Karno yang merupakan senior Abdimaludin di organisasi luar kampus.

Dia menyebutkan bahwa kehadiran para alumni tersebut berhasil mengubah pendirian pimpinan mahasiswa yang sebelumnya bersikap teguh menolak kompensasi. Keterikatan relasi senioritas di dalam organisasi ditengarai menjadi faktor utama runtuhnya benteng idealisme mahasiswa tersebut.

"Ya sama intinya, yaitu pindahin dong demonya ke DPR. Karena yang minta itu seniornya, maka Abdi tidak bisa menolak. Tapi anggarannya enggak gede Rp 20 juta," jelasnya.

Berbeda dengan penolakan pada dua rencana sebelumnya, Abdimaludin akhirnya menyepakati instruksi dari para alumni tersebut untuk memindahkan lokasi unjuk rasa. Dia juga menyatakan bersedia menerima dana pelicin sebesar Rp 20 juta yang disodorkan melalui perantara tersebut.

Namun, dana tunai tersebut tidak serta-merta berpindah tangan ke saku pimpinan mahasiswa karena masih disimpan oleh sang alumni. Pasca-pertemuan darurat di pagi hari itu, massa mahasiswa Universitas Bung Karno tetap bergerak dan menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Dia menegaskan bahwa realisasi penyerahan uang baru dilakukan setelah seluruh rangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa selesai pada malam harinya. Proses transaksional terakhir itu dilaksanakan di sebuah tempat di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

"Malamnya baru kemudian diserahkan dana itu yang Rp 20 juta itu oleh seniornya. Malamnya setelah demo selesai gitu loh, itu Rp 20 juta diberikan oleh seniornya," papar Eko.

Dia menambahkan bahwa skema penyaluran dana tersebut memang sengaja dilewatkan melalui tangan pihak ketiga sejak awal pertemuan pagi hari. Pola ini diduga dilakukan untuk memutus keterkaitan langsung antara pemberi dana pertama dengan sasaran utama.

"Jadi dana dari aparat itu dikasih ke seniornya, dipegang seniornya saat pagi-pagi. Malamnya baru seniornya kasih ke Abdi," tambahnya.

Di pihak lain, pucuk pimpinan kepolisian resor setempat langsung mengeluarkan pernyataan resmi terkait beredarnya hasil investigasi internal kampus tersebut. Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Reynold Hutagalung membantah keras adanya keterlibatan anggotanya dalam operasi tersebut.

"Sejauh ini tidak ada," ujar Reynold saat dikonfirmasi di Mapolres Metro Jakarta Pusat.

Dia kemudian memberikan klarifikasi mengenai keberadaan sejumlah personel kepolisian yang terlihat melakukan pengawalan ketat terhadap pergerakan mahasiswa. Pihak berwajib menegaskan bahwa tindakan berjalan kaki mendampingi massa dari Tugu Tani merupakan prosedur standar. "Kan kita memberikan pelayanan. Itu bagian dari pelayanan," tuturnya.