Mahfud MD Usul MBG Dipindah ke Desa, SPPG Dinilai Biang Kerok Keracunan

JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) Mahfud MD mengusulkan perubahan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menilai pengelolaan MBG sebaiknya dialihkan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke tingkat desa agar lebih mudah diawasi dan dapat melibatkan masyarakat lokal.

Mahfud mengatakan program MBG merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang harus tetap dijalankan sesuai tujuan awal. Namun, dia menilai mekanisme pelaksanaan melalui kontrak dengan SPPG perlu dievaluasi menyeluruh karena dianggap menjadi salah satu sumber persoalan dalam distribusi makanan.

"Kita tahu itu programnya Pak Prabowo dan harus dipenuhi bahwa dia mau memberi makan bergizi gratis, silakan, tapi putus kontraknya lalu uangnya itu salurkan di desa," kata Mahfud.

Menurut dia, pengelolaan berbasis desa dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih dekat dibandingkan pola distribusi yang melibatkan banyak rantai pelaksana. Dia menilai model tersebut berpotensi mengurangi risiko terjadinya kasus keracunan makanan dalam program MBG.

"Tinggal bagaimana organisasi di tingkat desa itu yang bisa diawasi daripada bersambung-sambung kayak ini," ujarnya.

Mahfud menyoroti sistem kontrak SPPG yang mengharuskan satu dapur menyediakan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Menurut dia, beban produksi tersebut membuat kualitas pengawasan makanan menjadi lebih sulit dilakukan.

Dia menggambarkan kewajiban satu dapur yang harus menyediakan makanan untuk ribuan penerima manfaat setiap hari seperti menggelar acara besar tanpa henti. Kondisi tersebut dinilai berisiko jika tidak diimbangi kapasitas pengelolaan yang memadai.

"Untuk setiap, bayangkan, setiap dapur tuh harus menyediakan makan setiap hari untuk 2.000 anak. Itu seperti orang pesta tiap hari, mantu tiap hari, tiap hari. Pasti enggak bisa. Mungkin hari pertama bisa. Nah oleh sebab itu, menurut saya ini harus diputus kontrak ini," katanya.

Menurut dia, pemerintah perlu mengambil langkah evaluasi besar terhadap mekanisme kerja sama dengan SPPG. Dia menyebut negara sebaiknya menghentikan pola yang dinilai tidak efektif dan mengalihkan pengelolaan kepada pihak yang lebih dekat dengan masyarakat.

MBG Dikelola KDMP dan Dapur Sekolah

Mahfud mengusulkan agar pengelolaan MBG dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta dapur sekolah. Menurut dia, skema tersebut dapat membuat program lebih terdesentralisasi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat desa.

Dia menyarankan pemerintah mengambil langkah transisi dengan menyelesaikan kewajiban kontrak yang sudah berjalan, kemudian mengubah sistem distribusi agar berbasis desa. Dengan pola tersebut, dapur makanan dapat dikelola langsung di lingkungan sekolah.

"Negara harus ngambil risiko itu daripada setiap hari rugi satu triliun, sementara keracunan banyak, ini lalu dibayar yang sudah kontrak itu ya, bayar yang sudah kontrak, kemudian laksanakan itu berbasis desa, berbasis desa KDMP, lalu dapurnya, masaknya di sekolah-sekolah, per sekolah gitu," tuturnya.

Mahfud menilai keterlibatan desa dan koperasi dapat memberikan manfaat tambahan berupa penciptaan lapangan kerja baru. Menurut dia, KDMP juga akan memiliki aktivitas ekonomi yang lebih produktif jika terlibat dalam program MBG.

"Dan desa jadi hidup. KDMP-nya itu apa koperasinya itu jadi punya kerjaan dan punya penghasilan gitu loh," katanya.