Infrastruktur Tak Kunjung Dibangun, Warga Perbatasan Ogah Rayakan Kemerdekaan

Kekecewaan masyarakat di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terhadap lambannya pembangunan infrastruktur memunculkan gelombang protes menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Isu mengenai penolakan mengikuti upacara maupun perayaan kemerdekaan mulai berkembang sebagai simbol kekecewaan terhadap minimnya perhatian negara.

Wacana tersebut mencuat di tengah masyarakat adat yang selama bertahun-tahun menanti perbaikan akses jalan dan infrastruktur dasar. Kondisi itu dinilai semakin memperlemah kepercayaan warga terhadap komitmen pemerintah membangun kawasan perbatasan.

Kekecewaan Warga Mencapai Titik Jenuh

Kepala Adat Besar Krayan Darat, Meskanter Agung, membenarkan bahwa aspirasi untuk tidak merayakan Hari Kemerdekaan memang berkembang di tengah masyarakat. Dia mengatakan keluhan tersebut muncul karena warga merasa tidak melihat perubahan berarti meski Indonesia telah puluhan tahun merdeka.

"Isu itu sudah masuk ke telinga saya. Katanya, tidak usahlah kita merayakan 17 Agustus, toh tidak ada perubahan juga sampai saat ini," kata Meskanter.

Menurut dia, masyarakat perbatasan tidak pernah menuntut pembangunan yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan jalan yang layak agar aktivitas berkebun, mengangkut hasil panen, hingga akses pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Dia menilai pemerintah tidak boleh membiarkan kondisi tersebut terus berlarut-larut. Pembiaran terhadap persoalan infrastruktur, menurutnya, berpotensi mengikis rasa cinta tanah air masyarakat yang tinggal di garis depan perbatasan Indonesia.

"Saya tidak menjamin ini suatu saat ya, di setiap wilayah-wilayah perbatasan ini, ini seperti bom waktu. Ketika bom ini akan meledak, tidak ada lagi yang bisa membendung," ujarnya.

Camat Krayan Induk, Roni Firdaus, menilai munculnya wacana tersebut sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap lambannya pembangunan. Dia memahami frustrasi warga yang merasa kawasan perbatasan belum memperoleh perhatian sebagaimana daerah lain.

"Saya pikir itu tidak masalah karena dia melihat situasi yang ada, betul semacam protes kepada pemerintah," katanya.

Dia menambahkan masyarakat merasakan ketimpangan pembangunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kondisi itu membuat sebagian warga merasa kemerdekaan belum sepenuhnya mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Mereka merasa kecewa. Berpuluh tahun negara ini merdeka, tapi kondisinya masih seperti tidak merdeka," ungkapnya.

Perayaan Kemerdekaan Tetap Digelar

Meski demikian, Roni memastikan pemerintah kecamatan bersama seluruh aparatur sipil negara tetap akan melaksanakan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dia menegaskan upacara dan perayaan 17 Agustus merupakan tradisi nasional yang harus tetap dijalankan.

Menurut dia, peringatan kemerdekaan bukan hanya seremoni tahunan. Momentum tersebut juga menjadi wujud rasa syukur sekaligus pengingat atas perjuangan bangsa yang wajib diperingati di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sisi lain, munculnya aspirasi dari masyarakat Krayan menjadi sinyal bahwa pembangunan kawasan perbatasan masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Pemerintah dinilai perlu mempercepat pemerataan infrastruktur agar rasa memiliki terhadap negara tetap terjaga di wilayah yang menjadi beranda terdepan Indonesia.