Warga Heboh Desil Berubah, Kemensos Ungkap Penyebabnya

Oleh Sir Arafat
Warga Heboh Desil Berubah, Kemensos Ungkap Penyebabnya
  • DTSEN sempat membuat masyarakat bingung karena tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi mereka.

Perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sempat membuat masyarakat bingung karena tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi mereka. Pemerintah mengungkap, perubahan signifikan tersebut salah satunya dipicu masuknya sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang belum melalui verifikasi dan validasi secara menyeluruh.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, masuknya data baru tersebut terjadi pada DTSEN Volume 3 dan menyebabkan posisi desil sebagian masyarakat berubah cukup signifikan. Pemerintah kemudian melakukan koreksi melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat," kata Gus Ipul.

Dia menegaskan perubahan desil tidak otomatis menyebabkan seseorang kehilangan bantuan sosial. Penyaluran bansos tetap mengacu pada penetapan penerima pada setiap periode penyaluran sesuai ketentuan program.

"Tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran. Misalnya sekarang ini kan ada lonjakan-lonjakan data, itu tidak otomatis (bansos) hilang, karena kan kita belum menyalurkan. Sementara untuk PBI itu setiap bulan sekali," jelasnya.

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menjelaskan, desil bukan ukuran langsung untuk menentukan seseorang tergolong kaya atau miskin. Posisi desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional yang dibagi menjadi 10 kelompok, dari tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi.

"Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa," jelas Andy.

Karena bersifat relatif, posisi desil seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonomi keluarganya tidak mengalami perubahan. Pergeseran tersebut dapat terjadi karena posisi atau kondisi keluarga lain dalam pemeringkatan nasional ikut berubah.

Andy mengatakan DTSEN diperbarui setiap tiga bulan sehingga dalam satu tahun terdapat empat versi data. Perubahan desil yang cukup signifikan pada Volume 3 terjadi setelah sekitar 12 juta data baru dari BKKBN masuk ke dalam sistem.

Menurut Andy, isu perubahan desil semakin ramai karena bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada saat yang sama, pemerintah sedang memperbarui DTSEN Volume 3 sehingga perubahan posisi desil masyarakat terasa lebih signifikan.

"12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti," katanya.

Dia menegaskan desil bukan syarat tunggal untuk menentukan seseorang menerima bantuan sosial. Desil digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menentukan prioritas ketika jumlah masyarakat yang memenuhi syarat lebih besar dibandingkan kuota bantuan yang tersedia.

"Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu. Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4. Yang di desil 4 lebih prioritas daripada mereka di desil 5. Itu cara memilih prioritas," jelasnya.

Setiap program bansos juga memiliki persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi penerima manfaat. Seseorang yang berada pada desil 1 hingga 4, misalnya, tetap tidak dapat menerima Program Keluarga Harapan (PKH) apabila tidak memenuhi kriteria lain yang ditetapkan program, termasuk status pekerjaan tertentu.

Dia juga meluruskan anggapan bahwa kenaikan desil otomatis menunjukkan seseorang semakin sejahtera dan kehilangan hak atas bansos. Perubahan desil harus dilihat bersama kriteria program dan ketersediaan kuota bantuan.

"Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar. Dan kalau bantuannya hilang, persepsi masyarakat adalah bantuannya dicabut, uangnya dialihkan ke program yang lain. Itu tidak benar," paparnya.

"Karena jumlah bantuan sosial itu tetap dan bahkan bertambah. Kenapa ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos), karena kuotanya terbatas," jelasnya melanjutkan.

Warga Bisa Ajukan Perbaikan Data

Pemerintah membuka sejumlah jalur bagi masyarakat yang merasa kondisi ekonominya belum tercermin secara tepat dalam DTSEN. Pemutakhiran dapat diajukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG, melalui pemeriksaan lapangan oleh pendamping PKH, BPS, dan pemerintah daerah, atau secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.

Masyarakat juga dapat menyampaikan permohonan pemutakhiran melalui call center 021-171 dan WhatsApp 08877-171-171. Selain itu, pengajuan dapat dilakukan melalui kanal daring DTSEN dan Kementerian Sosial yang disediakan pemerintah.

( sir / sir )

Komentar (0)